Republic of The Union of Myanmar

Sistem pemerintahaan Myanmar adalah Republik Presidensil. Di Republik Presidensil Myanmar ini, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dibantu oleh  dua orang wakil Presiden. Namun pada April 2016, Presiden membentuk jabatan baru yaitu Kanselir Negara (state counsellor) yang setara dengan jabatan Perdana Menteri. Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi .

Myanmar yang sebelumnya dikenal dengan nama negara Burma ini pernah diperintah oleh pemerintahan militer sejak tahun 1962 hingga tahun 2016. setelah diadakan pemilihan umum tahun 2016 dimenangkan oleh Presiden yang bukan dari kalangan militer. Presiden terpilih ini berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi yang menang dalam pemilihan umum tahun 2015. Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy) atau NLD merupakan partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dalam pemerintahan baru ini, Aung San Suu Kyi menjabat sebagai kanselir negara yang setara dengan jabatan Perdana Menteri pada tanggal 6 April 2016.

Myanmar salah satu negara dikawasan Asia Tenggara, dengan luas wilayah 676.578 km2 dan total jumlah penduduk sebanyak 55.123.814 jiwa.
negara dengan ibu kota Nay Pyi Taw ini memiliki jenis etnis yang beragam. mayoritas merupakan etnis burma lainnya Karen, Kayah, Arakan, Mon, Kachin, Chin, Rohingya dan seratus lebih etnis minoritas lainnya. bahasa resmi yakni bahasa burma, namun bahasa inggris juga menjadi bahasa kedua yang banyak digunakan masyarakat Myannmar.

Myanmar berganti nama dari “Burma” menjadi “Republic of the Union of Myanmar” ditahun 1989. kata Burma digunakan karena mayoritas suku Myanmar yakni “Bamar/Burma” tujuan pergantian nama ini agar masyarakat etnis non-burma atau etnis minoritas lainnya juga merasa bagian dari negara Myanmar.

Ibu Kota negara ini ialah Nay Pyi Taw. sebelum tahun 2005, ibu kota dulunya berlokasi di kota Yangon. saat ini Yangon merupakan kota terbesar dimana banyak aktifitas ekonomi dan pusat kedatangan touris dari berbagai negara. sebelum Yangon, Myanmar pernah berganti Ibu kota di Mandalay, Inwa dan Mrauk Ud, dan lain lain.

 

Myanmar (Burma) memiliki basis ekonomi yang terfokus pada pertanian, fungsi kas, dan sistem barter. Perusahaan-perusahaan negara memiliki peran penuh dalam melakukan kontrol terhadap industri utamanya. Setiap aspek kehidupan berekonomi diserap oleh pasar gelap, dimana reaksi harga akan meroket dibandingkan harga resmi sejak tahun 1989.

SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investari asing pada sektor minyak dan gas oleh perusahaan dari negara di Barat, dan dalam sektor kehutanan, pariwisata dan pertambangan oleh perusahaan dari negara di Asia. Gas alam adalah salah satu sumber terbesar pendapatan ekspor Myanmar , terhitung sekitar 30 persen dari total ekspor dengan harapan akan terus berlanjutnya pertumbuhan dari indutri ini dan permintaan energi yang meningkat dari negara-negara tetangga, terutama India, Cina dan Thailand.

Terdapat perkiraan dari Intelijen Ekonomi Satuan yang menyatakan bahwa perekonomian Negara ini akan tumbuh sekitar 2-3 persen pada 2008, namun juga kan diringi dengan inflasi yang akan terus meningkat, dan meskipun pertumbuhan ekonomi cukup baik di sektor minyak dan gas, namun ekonomi Negara ini akan tetap lemah. Namun hal itu dapat diatasi baik oleh Myanmar dengan bukti Dana Moneter Internasional atau IMF yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Myanmar pada tahun fiskal 2012 bisa mencapai sekitar 6%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,5%. Pada tahun-tahun sebelumnya, laju inflasi Myanmar cenderung tinggi hingga mencapai 2 digit karena kebijakan Bank Sentral yang terus menerus mencetak kyatt.

Hingga saat ini Myanmar masih melakukan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aspek, dan menunjukkan peningkatan yang pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.